Nahdlatul Ulama adalah organisasi Islam terbesar di dunia. Bukan klaim, ini fakta. Dengan 160 juta warga yang mengaku NU, jumlahnya melampaui jumlah pemilih di Pemilu Indonesia. Dengan 61 ribu ranting yang tersebar di hampir setiap desa, NU hadir di tempat-tempat yang bahkan negara tidak selalu menjangkaunya. Dengan dua juta pengurus yang bekerja setiap hari, NU adalah mesin gerak sosial-keagamaan yang tidak ada tandingannya.
Tapi ada pertanyaan yang jarang diajukan: apakah besar itu sama dengan kuat?
Selama bertahun-tahun, jawaban atas pertanyaan itu tidak selalu menyenangkan. Besar dalam jumlah, tapi pusat tidak tahu kondisi riil di tingkat kecamatan dan desa. Besar dalam struktur, tapi regulasi dan prosedur resmi tidak mengalir merata ke seluruh jajaran. Besar dalam keanggotaan, tapi data pengurus dan anggota tersebar di berbagai tempat, catatan di komputer, arsip di lemari, atau bahkan hanya di kepala seseorang. Besar dalam kegiatan, tapi program-program berjalan sendiri-sendiri tanpa keselarasan arah.
Inilah yang oleh KH. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) disebut sebagai disfungsi. Bukan kata yang ringan untuk sebuah organisasi besar. Tapi justru karena NU besar, disfungsi ini menjadi lebih berbahaya: jika PBNU tidak mengetahui seluk-beluk yang terjadi di berbagai tingkat struktural, maka roda organisasi berputar tanpa kemudi.
"Ini bukan soal teknologi. Ini soal tanggung jawab."
Ketika Besarnya NU Menjadi Tantangan
Bayangkan sebuah perusahaan dengan dua juta karyawan, tersebar di seluruh kepulauan Indonesia, dari Sabang hingga Merauke. Kantor pusat ingin tahu berapa karyawan yang hadir hari ini di cabang Lombok. Ingin memastikan bahwa SOP terbaru sudah sampai ke kantor di Flores. Ingin mengirimkan keputusan direksi dan yakin bahwa keputusan itu dibaca, dimengerti, dan dijalankan.
Tanpa sistem, itu mustahil. Tanpa data, itu mustahil. Tanpa teknologi yang menghubungkan pusat dan ujung, itu mustahil.
Itulah tantangan nyata NU. Bukan kekurangan orang, NU punya jutaan orang. Bukan kekurangan semangat, kader NU bekerja dengan dedikasi yang tidak perlu diragukan. Yang kurang adalah sistem yang mengikat semua kekuatan itu menjadi satu gerak yang terkoordinasi.
Tanpa sistem yang menyatukan, besarnya NU justru bisa menjadi kelemahan. Semakin besar organisasi, semakin besar pula risiko informasi yang tidak sampai, keputusan yang tidak dijalankan, dan sumber daya yang tidak dimanfaatkan secara optimal.
Governing NU: Bukan Teknologi, Tapi Tanggung Jawab
Di sinilah Gus Yahya merumuskan apa yang ia sebut sebagai Governing NU, mengelola organisasi ini secara sungguh-sungguh. Bukan sekadar menjalankan kegiatan, tapi memastikan bahwa seluruh struktur dari PBNU pusat hingga Ranting di desa benar-benar berfungsi, terkoordinasi, dan mampu memberikan manfaat nyata kepada warganya.
Governing NU memiliki tiga pilar. Pertama, tata kelola yang berfungsi: setiap keputusan, regulasi, dan prosedur harus mengalir dengan jelas dari pusat ke seluruh jajaran. Tidak ada pengurus yang tidak tahu aturan, tidak ada program yang berjalan tanpa arah. Kedua, organisasi yang bergerak bersama: 160 juta warga dan dua juta pengurus hanya menjadi kekuatan nyata bila bergerak ke satu arah yang sama. Ketiga, pelayanan yang sampai ke warga: tujuan akhir konsolidasi ini bukan untuk PBNU, tapi untuk jamaah.
Untuk mewujudkan tiga pilar itu, dibutuhkan infrastruktur. Dan infrastruktur itulah yang bernama Digdaya NU.
Digdaya: Infrastruktur, Bukan Aplikasi
Salah satu kesalahpahaman yang paling sering muncul adalah menganggap Digdaya sebagai proyek IT PBNU. Seolah-olah ini hanya soal digitalisasi dokumen, atau urusan divisi teknis semata. Padahal Digdaya adalah sesuatu yang jauh lebih besar dari itu.
Digdaya bukan proyek IT PBNU. Ini infrastruktur tata kelola seluruh organisasi dari pusat hingga ranting. Bukan digitalisasi dokumen, tapi ini perubahan cara kerja dan mindset dua juta pengurus NU di seluruh Indonesia. Bukan urusan divisi teknis tapi ini tanggung jawab seluruh jajaran, setiap pemimpin NU di setiap tingkatan.
Dan yang terpenting: Digdaya bukan selesai kalau aplikasinya jadi. Ini adalah fondasi yang terus dibangun untuk NU seratus tahun ke depan.
Sudah Berjalan Hari Ini
Yang membedakan Digdaya dari sekadar wacana adalah kenyataan bahwa semua ini sudah berjalan. Bukan rencana. Bukan presentasi. Sudah berjalan hari ini.
Digdaya Persuratan telah mengelola lebih dari 45.000 surat keluar dan 40.000 surat masuk dari 586 kepengurusan di seluruh Indonesia. Digdaya Kepengurusan telah mendokumentasikan 2.246 SK aktif dengan 43.530 pengurus terdata dari pusat hingga MWC. Digdaya Kader telah mencatat 142.796 kader dari 1.796 agenda kaderisasi. Portal Pesantren NU telah mendokumentasikan 1.506 pesantren yang bisa diakses publik. Dan Digdaya AI-NU hadir sebagai asisten cerdas yang membantu pengurus memahami regulasi, membuat surat, dan menavigasi layanan organisasi.
Angka-angka ini bukan sekadar statistik. Ini adalah bukti bahwa konsolidasi sedang terjadi. Bahwa NU sedang berubah dari organisasi yang berjalan karena kebiasaan menjadi organisasi yang berjalan karena sistem.
Besar, kini mulai menjadi kuat.
